.jpg)
Duniatera.com – Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan adalah salah satu pertanyaan yang kerap muncul dalam ulangan di sekolah. Untuk menjawabnya dibutuhkan pengetahuan tentang sejarah Indonesia.
Istilah pancasila itu sendiri menurut Darji Darmodihardjo, SH (1995: 3) sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV, terdapat dalam buku Nagarakertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular.
Istilah pancasila dalam bahasa Sansekerta, asal kata panca (lima) dan sila (sendi, asas), berarti batu sendi yang lima, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila krama).
Adapun, istilah pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Ir. Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945.
"Menurut Ir. Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia." - Saputra dkk. 2017
Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang merupakan prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.
Adapun tanggal lahir Pancasila yang diakui dan diperingati adalah 1 Juni 1945. Namun, meski secara konsep baru dirumuskan pada tahun tersebut, sejatinya nilai-nilai Pancasila sudah mengakar di masyarakat Indonesia sejak lama.
Pancasila sendiri terdiri atas lima prinsip:
- Ketuhanan yang Maha Esa
- Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Persatuan Indonesia
- Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta
- Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Fungsi dan Peranan Pancasila
Secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Nasional dan Tata Urutan Perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara.
Berdasarkan buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMP/MTs Kelas VIII karya Lukman Surya Saputra, Ida Rohayani, dan Salikun, berikut adalah beberapa fungsi dan peranan Pancasila:
1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam Jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa Bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak Bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak Proklamasi Kemerdekaan.
2. Pancasila sebagai Kepribadian
Bangsa Indonesia Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain.
3. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental (penjabaran dari nilai dasar).
4. Pancasila sebagai Perjanjian Luhur
Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat.
5. Pancasila sebagai Cita-Cita dan Tujuan Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.
6. Pancasila sebagai Satu-Satunya Asas dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.
7. Pancasila sebagai Moral Pembangunan
Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan.
Penerapan Pancasila Sebagai Dasar Negara Pada Masa Awal Kemerdekaana
Lantas, bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan? Penerapan Pancasila di awal kemerdekaan terutama dilakukan dengan mempertahankan keutuhan Indonesia yang baru terbentuk dari berbagai ancaman langsung, baik dari ancaman dalam negeri maupun luar.
Cara lain adalah dengan proses politik. Menerapkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dengan merumuskan hukum-hukum yang lebih spesifik. Pembentukan Undang-undang hingga peraturan yang lebih rendah sudah dilakukan sejak saat itu.
Hukum-hukum yang ada tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Selain itu, mempertahankan Negara Indonesia juga bisa disebut penerapan Pancasila, terutama sila Persatuan Indonesia.
Munculnya sejumlah pemberontakan menjadi tantangan buat eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Karena itu, salah satu penerapan Pancasila adalah dengan membela nilai-nilainya dengan mengatasi pemberontakan saat itu.
Berikut beberapa pemberontakan yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia:
1. Pemberontakan APRA
Namanya adalah Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), sebuah peristiwa kudeta militer yang terjadi di Bandung pada 23 Januari 1950.
Kudeta tersebut dilakukan oleh pasukan Koninklijk Nederlands-Indische Lager (KNIL) yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling.
Alasan dilakukannya kudeta adalah karena dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. APRA tidak terima dengan keputusan ini sehingga memutuskan melancarkan kudeta pada Januari 1950.
2. Pemberontakan DI/TII
Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah kelompok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan berasaskan Islam.
Keinginan itu berakar dari kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang menyetujui perjanjian Renville dengan Belanda. Lewat perjanjian itu, tentara Indonesia terpaksa mundur dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang disebut sebagai Long March Siliwangi.
Ha ini mendorong Kartosuwiryo ingin mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) dengan berasaskan Islam. Kartosuwiryo melancarkan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pada 7 Agustus 1949.
Gerakan ini ternyata menular hingga ke beberapa daerah lain.
3. PKI Madiun 1948
Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun terjadi pada 18 September 1948, yang berlangsung selama tiga bulan.
Ltar belakang pemberontakan PKI Madiun adalah permasalahan yang cukup rumit antara pemerintah dengan golongan sayap kiri.
Awalnya Kabinet Amir Sjarifuddin jatuh pada 28 Januari 1948, dan dibentuk kabinet baru bernama Kabinet Hatta. Mohammad Hatta membentuk kabinet baru tanpa melibatkan golongan sayap kiri.
Tentu saja golongan sayap kiri merasa kecewa dan berniat melakukan pemberontakan. Situasinya memanas setelah Musso, tokoh komunis senior Indonesia kembali ke Tanah Air seusai belajar di Uni Soviet.
Musso membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri, termasuk PKI. Mereka kemudian melakukan perjalanan propaganda ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Pemberontakan PKI Madiun pecah pada 18 September 1948 pukul 03.00 dini hari.